JURNALWARGA.ID- Ridwan diminta menemui aparat kepolisian untuk dimintai klarifikasi soal kerumunan yang berlokasi di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut. Ridwan pun membeberkan alasan mengapa pihaknya terkesan “membiarkan” kerumunan yang dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran COVID-19 tersebut.
“Sebelum kerumunan massa tersebut berlangsung, aparat sudah melakukan persuasif melalui Perwira dari Komando Distrik Militer (Kodim),” kata Ridwan di acara “Mata Najwa“, Rabu (18/11). “Untuk memberikan pengertian agar acara tersebut dikurangi dan dibatasi.”
Namun ternyata upaya persuasif itu tidak membendung euforia masyarakat yang hendak menghadiri acara sang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). Bahkan demi membendung massa yang hadir, Polda Jawa Barat menerjunkan sekitar 1.200 personel ditambah dengan 500 anggota lagi dari TNI.
Dalam situasi tersebut, Ridwan menyebut hanya aparat keamanan yang bisa memecah kerumunan massa alih-alih mengeluarkan diskresi bupati. Dan untuk melakukannya, aparat sudah melakukan dua pendekatan.
Pertama, pendekatan humanis, yaitu melakukan pengertian-pengertian, imbauan-imbauan, dan tidak mengganggu acara dan kelancaran yang lain. Kedua, pendekatan represif.
Namun ada kekhawatiran pendekatan represif bisa berakibat gesekan yang luar biasa antara aparat dengan massa. “Nanti viral lagi, pelanggaran HAM atau hal-hal yang sifatnya akan menggiring penegakannya hilang menjadi represif aparat,” imbuh Ridwan, dilansir dariBisnis, Kamis (19/11).
Tetapi Ridwan memastikan pihaknya tetap bertanggung jawab dan siap menghadapi konsekuensi dari kerumunan yang tak terbendung di Megamendung itu. Sebab secara fundamental apapun yang terjadi di wilayah Jabar merupakan tanggung jawab sebagai gubernur. “Saya orang yang paling bertanggung jawab kalau memang harus dicari siapa yang bertanggung jawab,” pungkas Ridwan.
Sebelumnya polisi pun telah memanggil Gubernur DKI JakartaAnies Baswedanuntuk tujuan yang sama. Anies diketahui dicecar dengan 33 pertanyaan penyidik selama 9,5 jam.
