Bogor, Jurnalwarga.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah agar sering mengecek harga komoditas di pasar agar harga barang dapat selalu terdeteksi lebih dini sebelum inflasi naik tinggi. Upaya itu dapat dilakukan kepala daerah dengan bersinergi bersama Bank Indonesia.
“Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan,” ujar Jokowi saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga Badan Pangan Nasional: Pengrajin Tahu dan Tempe tidak perlu Khawatir Stok Kedelai Aman
Presiden meminta kepala daerah untuk mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti beras dan telur yang saat ini naik harganya.
Jokowi mengatakan telah memperingatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menangani persoalan kenaikan harga beras.
Sebab, harga beras di 79 daerah mengalami kenaikan yang tak sedikit. Kenaikan juga terjadi terhadap harga telur di 89 daerah.
“Tolong bupati/wali kota (dan) gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah perlu rutin menginformasikan data harga pangan kepada kepala daerah.
Saat ini, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) terus menyampaikan data inflasi kepada daerah.
Presiden meyakini kepala daerah telah memahami langkah yang perlu dilakukan saat menemukan adanya kenaikan sejumlah barang.
Baca Juga Mensos Risma Respons Maraknya Ngemis Online Mandi Lumpur di TikTok
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) hingga tingkat desa telah memiliki data miskin ekstrem di lingkungannya masing-masing.
Dirinya meminta seluruh kepala daerah agar mengecek data tersebut. Menurut data yang dikantonginya, saat ini masih ada 14 provinsi yang angka miskin ekstremnya masih di atas rata-rata nasional. Padahal, pemerintah menargetkan pada 2024 kemiskinan ekstrem berada pada angka 0 persen.
“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa? Sasarannya siapa? sudah ada semuanya, penanganannya seperti apa? Saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi, intervensi apa yang harus dilakukan semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” tandas Jokowi.***
